Info Aktual

Dalam rangka mencapai opini terbaik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2016. Kementerian Pertanian melaksanakan  Workshop Konsolidasi Laporan Keuangan di 33 Provinsi di Indonesia. Konsolidasi Laporan Keuangan merupakan agenda kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian sejak tahun 2010.

Workshop Konsolidasi Laporan Keuangan Kementrian Pertanian Semester II UAPPA/B-W Provinsi Bali Tahun 2016 diselenggarakan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali pada tanggal 30 Januari sampai dengan 03 Februari 2017. Workshop bertempat di Hotel Puri Nusa Indah Sanur-Denpasar, diikuti  23  peserta dari beberapa satker di Bali. Tema yang diambil adalah “Sukseskan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kementan Dengan Kualitas Terbaik”.

Pada acara Workshop kali ini Kementerian Pertanian telah menugaskan Tim dari Inspektorat Jenderal untuk melakukan Review dan Tim Pusat lain memverifikasi kelengkapan dokumen Laporan Keuangan di setiap Satker. Sekretaris Jenderal Kementan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Ir. Guruh Gempita Dawoed, MM mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk memperhatikan yang lebih serius dalam pelaksanaan Konsolidasi Penyusunan LK dan memberikan dukungan yang nyata guna meraih kembali Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dengan Opini”Wajar Tanpa Pengecualian”.  

Bawang merah merupakan salah komoditas strategis nasional yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam upaya peningkatan kemandirian akan komoditas ini diperlukan terobosan dengan melihat segala peluang yang ada. Usahatani bawang merah merupakan peluang yang bisa dilakukan yaitu dengan melihat kondisi aktual (saat ini) untuk diperbaiki. Secara umum produktivitas bawang merah di Kabupaten Bangli masih belum maksimal, hal ini disebabkan oleh beberpa factor seperti, penggunaan varietas bawang merah yang sebagian besar masih menggunakan varietas lokal, kendala pengairan pada lokasi yang jauh dengan danau dan yang paling utama adalah serangan serangan ulat bawang merah (Spodoptera exiqua).

Salah satu upaya BPTP Bali dalam mengendalikan pengendalian hama bawang merah adalah dengan mendesiminasikan penggunaan Feromon exi. Teknologi ini mulai didesiminasikan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik (BB Biogen) tahun 2006. Feromon Exi merupakan suatu senyawa yang berasal dari kelenjar endokrin yang sudah disintetais dimana biasanya senyawa dari kelenjar ini digunakan oleh mahluk hidup untuk mengenali sesama dalam proses reproduksinya.

Tehnik pemasangan Feromon Exi tidaklah begitu sulit cukup dengan Menggunakan alat bantu yaitu perangkap  stoples plastik yang diberi lubang jendela, diberikan air dan minyak kelapa dibagian dasar toples, dan di dalam toples digantungkan Feromon-Exi. Toples yang sudah diisi Feromon Exi ditempatkan pada areal tanaman bawang merah secara diagonal kurang lebih berjarak 15 m dengan ketinggian 30 cm di atas tanaman bawang merah.  Cara Kerjanya adalah memikat Serangga Spodoptera exigua jantan untuk mendatangi perangkap dan terperangkap air yang ada pada dasar toples.

Nyoman Ngurah Arya, SP, M.Agb mengatakan bahwa di daerah kajiannya tahun 2016 ini di Kecamatan Kintamani penggunaan Feromon Exi sudah terbukti sangat efektif, efisien, murah, dan ramah lingkungan dalam mengendalikan ulat bawang merah. Berdasarkan keterangannya setelah petani di lokasi kajiannya menggunakan Feromon Exi pada pertanaman bawang mereka, intensitas penyemprotan menggunakan insektisida kimia yang mulanya 6-7 kali dalam sekali musim tanam kini menjadi 2-3 kali saja. Ini berarti penggunaan Feromon Exi dapat menekan sekitar 40-60 % penggunaan Insektisida kimia serta mampu meningkatkan efisiensi usaha tani bawang merah (swk)

Swasembada daging saat ini merupakan tujuan dari Pemerintah Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah melalui Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan populasi sapi, salah satunya dengan meluncurkan program Sapi Betina Wajib Bunting (SIWAB) hal ini disampaikan Kepala BPTP Bali Ir. A.A. Ngurah Bagus Kamandalu, M.Si saat mendampingi Bapak Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA dalam kegiatan percepatan peningkatan populasi sapi menuju ketahanan pangan hewani.

Staf ahli Menteri juga mengatakan sapi Bali mempunyai keunggulan yang khas yaitu kadar lemaknya dan seratnya paling halus dibandingkan sapi lainnya oleh karena itu Bali sangat berpotensi sebagai sentral pembibitan sapi bali.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Peternakan dan Kelautan (Disnakanlut) Kabupaten Badung, untuk mewujudkan swasembada daging sapi bersinergi dengan pihak Kepolisian bersama-sama mengawasi pemotongan sapi betina produktif. Pengawasan yang dilakukan tidak saja di rumah potong hewan melainkan sampai dengan ke rumah-rumah penduduk.

Kepala Disnakanlut I Made Badra mengatakan masyarakat tidak diperkenankan memotong sapi betina produktif. Kebijakan tersebut telah di atur dalam undang-undang No. 41 Tahun2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Jika ada masyarakat yang memotong anak atau betina produktif maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang telah berlaku.

Wakil Bupati Badung Drs. I Ketut Swiasa, SH mengatakan  Kabupaten Badung kedepan harus menjadi pengembangan sentral pembibitan sapi bali. Untuk mendukung tujuan mulia tersebut Wakil Bupati Badung juga mengharapkan tuntunan dan bimbingan serta kebijakan strategis dari Pemerintah Propinsi Bali dan juga Pemerintah Pusat (Adiwirawan).

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan  perkebunan kopi Arabika. Pengembangan komoditas ini berpeluang menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan yang lebih penting lagi adalah meningkatkan pendapatan petani.

Penanggung jawab kegiatan pendampingan kawasan kopi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali Ir. I Ketut Kariada, M.Sc. yang juga selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP) BPTP Bali telah merancang suatu kerjasama dengan berbagai  Instansi terkait  untuk bersama-sama mendukung keberhasilan perkebunan kopi di kawasan Kintamani ini.

Bagai gayung bersabut, program  kerjasama ini disambut oleh Koprasi Nasional Indonesia (KOPNAS) yang menyatakan  berkenan sebagai penjamin dalam rangka realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah. Selain itu Bank Artha Graha sebagai Bank yang ditunjuk Pemeritah sebagai Exsekuting Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan komoditas kopi Arabika.  Wujud dari dukungan tersebut  adalah Tanggal 15 Nopember 2016, Bank Artha Graha menerima pendaftaran bagi petani kopi yang membutuhkan dukungan dana KUR untuk pengembangan perkebunan kopinya.

Sampai saat ini sudah  tercatat lima ratus (500) orang petani  yang mendaftar untuk mendapatkan dana pinjaman KUR dengan bunga yang cukup ringan tersebut. Sesuai Rencananya Tanggal 17-18 Nopember 2016 Koprasi Nasional Indonesia (KOPNAS) akan memberikan pelatihan usaha pada petani yang akan menerima dana KUR tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada petani untuk dapat menglola dana KUR yang nantinya diterima. Secara simbolik   direalisasi  penerimaan dana KUR akan dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2016 oleh Bank Artha Graha dan Kementerian Koprasi kepada petani (adiwirawan)

Kopi dengan kriteria Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) memiliki wilayah Geografis dari Kintamani-Bangli, Petang Badung dan Sukasada Buleleng. Kopi ini merupakan kopi organik arabika di Bali. Pendampingan kopi khususnya di kawasan Sukasada dimulai oleh BPTP Balitbangtan Bali sejak tahun 2016 dengan luas kawasan sekitar 390 Hektar dan dikelola oleh 8 Unit Pengolahan Hasil (UPH) bersinergi dengan dinas-dinas terkait. 

Dinas-dinas terkait terus membina, memfasilitasi, dan melindungi produk-produk petani agar mampu menguasai di pasar lokal maupun global. Dengan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) yang telah dimiliki diharapkan dapat melindungi kualitas dan nama wilayah asal produk kopi ini dari pemalsuan/penggunaan illegal sehingga dapat memberikan jaminan bagi konsumen untuk memperoleh produk dan asal yang benar.

Kelompok tani Giri tani merupakan salah satu kelompok di subak abian Giri Merta, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada yang sudah termasuk kawasan MPIG Kintamani. Kelompok ini telah memiliki sertifikat Control Union dan Raint Forest. Dengan penuh semangat petani di kelompok Giri Tani berusaha mempertahankan kerjasamanya untuk menjaga sertifikat kopi organik yang telah dimilikinya, karena mereka sudah merasakan manfaat dari memiliki sertifikat organik tersebut.

BPTP Balitbangtan Bali bersama Dinas Perkebunan dan Intansi Terkait sejak tahun 2016 mengajak petani untuk terus meningkatkan daya saing produk kopi organik di Sukasada. Salah Satu upaya BPTP Balitbangtan melalui diseminasi teknologi pengolahan pupuk cair dari limbah kopi. Beberapa petani pada acara sosialisasi kegiatan tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 mengaku mereka sudah mengaplikasikan pupuk cair dari limbah kopi tersebut pada tanaman mereka antara lain tanaman kopi, strawberry, dan tanaman cabe dan tanaman cengkeh. Beberapa petani juga mengaku sudah merasakan manfaat dari aplikasi pupuk cair tersebut.

Ketua Kelompok tani Giri Tani I Gede Winarta juga mengakui setelah tanaman kopinya di pupuk dengan pupuk cair tersebut terlihat tanamannya menjadi jauh lebih sehat. Tidak hanya pada teknologi pengolahan limbah cair kopi. Ir. I Ketut Kariada, M.Sc selaku penanggung jawab kegiatan pendampingan di kawasan pendampingan kopi ini juga terus melakukan Inovasi di Bidang Pengolahan hasil dan Pemasaran. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk kopi arabika organik petani sehingga petani mampu memperoleh maanfaat ekonomi yang lebih besar lagi.

“Seluruh Penyuluh dan Peneliti harus fokus kerja, Kurangi “ngerumpi”. Kembangkan pikiran positif dan mengurangi pikiran negative”. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Balitbangtan Kementerian Pertanian pada acara Temu Teknis Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian Balitbangtan dalam Percepatan Diseminasi Inovasi Hasil Litkaji 2016 di Hotel Aston, Solo Jawa Tengah (30/10).

Dihadapan lebih dari 200 orang peserta Temu Teknis, Kepala Balitbangtan Kementerian Pertanian Dr. Ir. M. Syakir, MS. dalam arahanya mengatakan, Kemajuan Badan Litbang Pertanian ada ditangan para peneliti dan penyuluh. Peneliti, Penyuluh dan Petani harus bersinergi dan harmonis. Pendalaman scientificharus mampu menggeser menjadi inovasi yang bermanfaat bagi petani. “Oleh karenanya, Badan Litbang Pertanian harus mampu menghasilkan inovasi teknologi dan menerapkan dengan cepat dalam tataran satu tarikan nafas”, tandasnya.

Topik yang diangkat dalam temu teknis meliputi; Strategi Penguatan Peran Penyuluh dalam Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian (Dr. Haris Syahbuddin), Pemberdayaan BP3K dalam Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi Penyuluh Balitbangtan (Ir. Ekaningtyas K, MP), Teknik Publikasi Hasil Litkaji bagi Penyuluh Pertanian Litbangtan (Dr. Umi Pudji Astuti), Teknik Merancang Instrumen Evaluasi Pertanian dan Diseminasi Inovasi Pertanian (Ir. Retno P, MP), Teknik Penyuluhan Yang Efektif (Ir. Sigit Sapto W. MSc.), Penerapan Angka Kredit pada Sistem Sasaran Kinerja Pegawai (Ir. Sad Hutomo Msi).

Temu Teknis ini dihadiri Sekretaris Balitbangtan, Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Kepala Balai Besar Padi, Kepala Balai Besar Biogen, Balai Besar Pasca Panen, Kepala Biro Humas Kementan dan Kepala PSEKP. (widianta)

Tabanan-Program pembangunan pertanian yang bersifat sentralistik atau bersifat sub sektor (parsial) menyebabkan petani sebagai pelaku usahatani tersekat-sekat menjadi Petani Tanaman Pangan, Petani Hortikultura, Petani Ternak, dan Petani Perkebunan. Penyekatan ini berdampak negatif terutama terhadap petani lahan sempit (kurang dari 0,5 Ha), karena aset pertanian yang dimiliki tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Upaya manusia yang mengingkari kaidah-kaidah ekosistem mungkin mampu memacu produktivitas lahan dan hasil dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kondisi ini sangat berpotensi terjadi di Desa Antapan Kecamatan Baturiti. Hasil Participatory Rural Appraisal (PRA) yang dilakukan pada tahun 2015 oleh BPTP Bali menunjukkan hal tersebut. Tanaman sayuran yang merupakan komoditas utama yang berkembang di Desa Antapan, keseluruhan sangat tergantung pada input luar (pupuk dan pestisida kimia) serta permasalahan air untuk usaha tani.

Mengacu pada permasalahan tersebut Tahun 2016 Desa Antapan, Kecamatan Baturiti dijadikan kawasan pengembangan Model Pertanian Bioindustri (MPBI). Komoditas tanaman utama yang menjadi sumber pendapatan petani di lokasi Model Pertanian Bio Industri di  Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan adalah, cabai besar, cabe kecil,  tomat, kol, dan sawi putih. Melalui kegiatan MPIB BPTP Bali mengembangkan system pertanian ramah lingkungan dengan mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan pupuk organik padat dan cair serta perangkap hama. Kegiatan MPIB juga membangun  embung dan hidram yang menjadi titik ungkit pengembangan Model Pertanian Bio Industri di Desa Antapan.

Dengan adanya embung dan hidram petani menjadi sangat antusias mengembangkan tanaman sayuran maupun tanaman lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya kebutuhan waktu dan tenaga untuk melakukan penyiraman. Secara ekonomi manfaat embung untuk petani di Desa Antapan dengan luas tanam  sayuran rata-rata seluas 41 are, penyiraman dilakukan selama 10 kali (setiap 7 hari sekali) dari mulai tanam sampai panen. Petani merasakan kebutuhan biaya tenaga kerja untuk usahatani sayuran menurun sampai 34,17%. Keadaan ini disebabkan oleh air yang sudah tertampung langsung di lahan petani. Selain efisiensi tenaga kerja, petani juga mengatakan adanya penurunan biaya penyusutan kendaraan bermotor untuk melakukan penyiraman, karena selama ini sebelum adanya embung dan hidram petani mengunakan sepeda motor untuk mengangkut air dari sumber air ke lahan mereka.

Pada sisi lain saat Musim Kering (MK) yaitu, antara bulan Juli sampai dengan Oktober, ketersediaan pakan ternak di Antapan sangat terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya produksi pakan dari limbah dan sayuran serta dari hijauan. Sebelum adanya embung, pada saat MK, luas tanam sayuran di tingkat petani rata-rata hanya 10 are saja. Saat ini semenjak dibangunnya embung dan hidram petani rata-rata menanam sayuran seluas 40 are.

Tahun 2016 di lokasi MPIB sudah dibangun 24 unit embung dan instalasi hidram dengan sistem irigasinya sepanjang 2,7 km. Hasil kajian inovasi teknis usahatani integrasi menunjukkan pengembangan embung dan hidram berpotensi meningkatkan luas tanam saat MK dari 0,3 Ha menjadi 5,9 Ha, hijauan pakan ternak juga menjadi tersedia sepanjang tahun. Selain karena embung dan hidram antusias petani juga meningkat dalam mengembangkan sayuran khususnya cabe kecil berkat aplikasi perangkap kuning dan aplikasi pupuk cair padat dari kotoran dan urine sapi.

Kopi Bali adalah produk yang memiliki mutu dan reputasi tinggi karena ditanam oleh masyarakat yang memiliki kepedulian atas mutu. Masyarakat Bali ini tergabung dalam kelembagaan petani tradisional yang disebut Subak Abian, dengan azas “Tri Hita Karana” yaitu dengan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan hubungan dengan lingkungannya. Untuk meningkatkan daya saing kopi Bali di pasaran Nasional maupun Internasional, petani kopi di Bali selain meningkatkan luas areal kopi, juga melakukan peningkatan mutu kopi, dengan cara menghasilkan kopi spesialti seperti kopi luwak, kopi madu, kopi arabika organik dan yang kopi lainnya.

Pemprov Bali memberikan priotas khusus pada pengembangan kawasan komoditas kopi yang disebut dengan kawasan MPIG (Masyarakat Pengelola Indikasi Geografis) dimana masyarakat petani kopi di Bali agar meningkatkan nilai tambah dari budidaya kopi mereka melalui pengakuan atas mutu dan mendapatkan perlindungan hukum atas nama produknya dalam perlindungan Indikasi Geografis bagi kopi Kintamani Bali.

Pada pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dipusatkan di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah BPTP Bali memperoleh kesempatan untuk mengisi stand pameran. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Ir. I Ketut Kariada, M.Sc selaku Kasi KSPP BPTP Bali sekaligus Penanggungjawab Pendampingan Kawasan Kopi di Bali untuk mengisi stand tersebut dengan membawa produk-produk petani termasuk produk kopi petani. Produk kopi arabika organik dari petani kelompok Giri Tani Sukasada, kopi luwak dan madu  dari Kelompok Harapan Maju Kintamani,Kopi luwak dan kopi kalong temuan Ir. Suprio Guntoro dari BPTP Bali juga ikut meramaikan stand utama Gelar Teknologi Badan Litbang Pertanian.

Pada puncak acara tanggal 29/10/2016 para pengunjung stan pameran diberikan kesempatan untuk mencicipi kopi dari Bali ini. “ Kopi Bali memang mantap” seru salah seorang pengunjung yang telah mencicipi kopi Bali. Dari semua tanggapan pengunjung yang sebagian besar positif dapat disimpulkan bahwa, kopi di Bali berpotensi dapat terus dikembangkan karena sangat diminati dan memiliki prospek pasar yang sangat bagus.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Penyuluh dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Pengertian tersebut telah tertuang dengan jelas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah dan menyeragamkan pemahaman dalam pelaksanaan peraturan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.

Penyuluh Pertanian memegang peran penting dalam mendukung program kerja pada sektor dalam bidang pembangunan pertanian. Tugas penyuluh di masa yang akan datang akan semakin banyak. Saat ini penyuluh selain  bertugas menggerakkan petani, memfasilitasi petani dengan berbagai informasi dan teknologi, Penyuluh pertanian juga harus mengumpulkan bahan untuk penilaian angka kreditnya.

‘’Untuk dapat memenuhi semua tanggung jawabnya, Penyuluh harus pintar-pintar mengatur waktu” saran dari Ibu Yulia Tri Setyowati, salah seorang tim penilai angka kredit Penyuluh Pertanian di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam kunjungannya ke BPTP Bali Selasa (20/12/2016) sekaligus memberikan pembinaan kepada para Penyuluh di BPTP Bali dalam hal penyusunan bahan penilaian angka kredit. Beliau juga banyak menceritakan pengalaman dan tehnik mengumpulkan  bahan penilaian angka kredit selama dirinya menjadi Penyuluh. Dari penjelasan Ibu Yulia cukup banyak memberi inspirasi dan motivasi bagi Penyuluh-Penyuluh di BPTP Bali untuk lebih giat lagi bekerja dan usaha meningkatkan karir mereka.   

Percepatan luas tambah tanam padi di Subak Toye Hee, Tempek Klotok, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung kali ini menggunakan alat Transplanter. Hadir pada kesempatan ini Penyuluh BPTP Bali yang sekaligus sebagai pendamping UPSUS, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian, Kepala BPP, semua Penyuluh Kecamatan, TNI, Kelian Subak serta seluruh anggota Subak Yeh Hee Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.

Penyuluh Balai Pengkajian Teknologi pertanian (BPTP) Bali, I Made Suwijana,SP mengatakan Petani Subak Toye Hee, Tempek Klotok, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ini sangat antusias untuk menggunakan alat Transplanter dalam penanaman padi ke depan. Menurut Pekaseh Subak Yeh Hee alat tersebut dapat mengurangi ongkos tanam serta waktu tanam lebih cepat. Pekaseh Subak Yeh Hee juga mengatakan, acara ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi anggotanya karena mereka merasa sangat diperhatikan oleh pemerintah, kususnya  untuk mendukung luas tambah tanam padi di Kabupaten Klungkung. Tujuan akihir luas tambah tanam padi di Kabupaten Klungkung adalah peningkatan pendapatan petani.

Komando Rayon Militer (Koramil) Kecamatan klungkung menegaskan bahwa, upaya percepatan penanaman serentak dan menyeluruh menjadi goal pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan Nasional. Beliau juga Menghimbau agar masyarakat petani segera turun kesawah, karena penanaman padi merupakan tujuan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan Nasional Jumat (28-10-2016) (Adiwirawan)